Krisis Air Bersih di Makassar: Alasan PDAM Ditolak, Diduga Sarat Politik dan Korupsi
Ket foto ist
detikiNews.id | Makassar, 7 Mei 2026 – Masalah kekurangan pasokan air bersih yang terjadi setiap musim kemarau, khususnya di wilayah Utara Kota Makassar seperti Kecamatan Ujung Tanah, kembali memicu kemarahan warga. Penjelasan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar yang menyebutkan faktor kurangnya air baku dan kerusakan pompa distribusi dinilai tidak masuk akal dan tidak dapat diterima.
Warga menilai alasan tersebut hanya pembenaran semata, mengingat PDAM sebagai perusahaan monopoli seharusnya memiliki kesiapan dan peralatan cadangan yang memadai, termasuk rencana pembelian pompa baru yang hingga kini belum terealisasi.
Manajemen Dinilai Tidak Profesional, Jadi Sumber Dana Politik
Dokumen yang beredar mengungkap ironi mendalam di tubuh PDAM Makassar. Disebutkan bahwa pergantian kepemimpinan setiap kali Walikota baru terpilih sering kali menjadi kendala utama. Hal ini karena penunjukan direksi sering kali tidak berdasarkan kapasitas dan profesionalisme, melainkan kepentingan politik.
PDAM disebut-sebut telah menjadi "rahasia umum" sebagai salah satu sumber penghasilan bagi elit politik untuk membiayai kampanye pemilihan kepala daerah. Status kepemilikan yang berada di tangan Walikota terpilih membuat perusahaan ini rentan diintervensi, bukan dikelola secara profesional untuk memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal.
Kerjasama dengan Swasta Merugikan, IPA Bisa Dikelola Sendiri
Sorotan tajam juga ditujukan pada pola kerjasama dengan pihak swasta yang dinilai sangat merugikan keuangan perusahaan dan negara. Padahal, diketahui bahwa Instalasi Penjernih Air (IPA) yang dimiliki PDAM memiliki kapasitas sangat besar dan sebenarnya mampu dikelola secara mandiri oleh pegawai internal tanpa melibatkan pihak ketiga.
Oleh karena itu, pemilik perusahaan (Walikota) diminta memiliki keberanian untuk menghentikan kerjasama yang merugikan tersebut demi perbaikan kinerja ke depan.
Jejak Kasus Hukum dan Praktik Nepotisme
Tidak hanya itu, PDAM Makassar juga memiliki catatan kelam. Sejumlah mantan Walikota dan mantan direksi perusahaan ini pernah terjerat kasus hukum, termasuk kasus korupsi yang pernah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kondisi di internal perusahaan juga dinilai tidak sehat, sering terjadi intervensi tim sukses, praktik nepotisme (mengangkat keluarga), hingga pemberian fasilitas yang berlebihan. Disebutkan pula ada oknum yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama hingga tiga kali dalam periode berbeda meski kinerjanya dinilai memprihatinkan.
Respon Pihak Terkait: "Kenapa Baru Ditanya Sekarang?"
Setelah dilakukan konfirmasi langsung ke kantor PDAM dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, jawaban yang diterima pun mengejutkan. Pihak Humas PDAM hanya merespons dengan kalimat singkat: "KENAPA BARU DI PERTANYAAN SEKARANG?".
Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi menyatakan siap menindaklanjuti jika ada laporan resmi terkait dugaan kerugian negara yang terjadi di PDAM Kota Makassar.
Kondisi ini menjadi sorotan publik agar segera dilakukan perbaikan total, mulai dari manajemen, hukum, hingga pelayanan agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban. (Tim Media)
