Pengelolaan Proyek Pengembangan Destinasi Wisata Bangsalae Siwa di Sorot Asal Jadi.

DETIK✒️NEWS.ID_WAJO : 24 April 2026 Kualitas infrastruktur dan efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan kembali menjadi sorotan kritis. Proyek pengembangan destinasi wisata Bangsalae di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dinilai mengalami berbagai penyimpangan teknis dan manajerial, meski digelontorkan dana mencapai Rp7,5 Miliar dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Hasil pemantauan lapangan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat DPK LIPAN WAJO pada Kamis, 02 April 2026, mengungkap sejumlah kejanggalan mencolok. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Multi Sarana Solution ini diduga jauh dari standar teknis yang seharusnya.

"Kami menemukan indikasi penggunaan material yang tidak layak, di mana paving block yang terpasang diduga merupakan campuran antara material bekas dan baru. Selain itu, kualitas pemadatan tanah urug dan lapisan pasir sebagai pengikat sangat diragukan," ungkap Tim DPK LIPAN WAJO, (Lentera Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara) Kabupaten Wajo.

Lebih jauh dijelaskan, proses konstruksi diduga tidak melalui tahapan yang benar. Tanah dasar tidak dilakukan pembersihan dan pemadatan maksimal sebelum pemasangan. Akibatnya, dalam waktu yang relatif singkat setelah pekerjaan selesai, celah antar paving block sudah ditumbuhi rumput liar, serta banyak ditemukan unit yang pecah, retak, dan tidak terpasang rapi.

Kondisi memprihatinkan juga terjadi pada bangunan pendukung. "Gedung yang dibangun di kawasan yang sama mengalami kebocoran, namun tidak dilakukan perbaikan yang memadai. Sangat ironis, proyek ini terhenti di tengah jalan tanpa tindak lanjut yang jelas dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORA) selaku pengguna anggaran," tegasnya.

Lipan menuntut transparansi penuh. Pihaknya meminta Kepala DISPORA memberikan klarifikasi mengenai alasan penghentian pekerjaan serta membuka seluruh dokumentasi proyek. "Kami mendesak agar kasus ini diinvestigasi mendalam terkait kualitas dan kualifikasinya, agar tidak menjadi preseden buruk bagi pembangunan lainnya. Pertanggungjawaban harus ditegakkan," tutupnya