Masih di Pusaran Rp11,9 Miliar: KAMI - KOLAKA Sebut Pernyataan Dirut Perumda melalui Kuasa Hukum 'Reaksi Gagal Paham
Masih di Pusaran Rp11,9 Miliar: KAMI - KOLAKA Sebut Pernyataan Dirut Perumda melalui Kuasa Hukum 'Reaksi Gagal Paham'DETIK✒️NEWS.ID_Kolaka 01/03/2026 Sulawesi Tenggara || Perang Narasi antara Koalisi Masyarakat Sipil Kolaka (KAMI - KOLAKA)dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha kini memasuki babak baru yang kian memanas. Bukannya ciut setelah diancam akan dipolisikan, Presidium KAMI - KOLAKA, Musdalim Zakkir, S.H., justru meluncurkan serangan balik yang menohok jantung manajemen perusahaan plat merah tersebut.
Ancaman Hukum Dianggap "Narasi Gagal Paham"
Menanggapi ultimatum 3x24 jam yang dilayangkan oleh kuasa hukum Perumda, Musdalim Zakkir, SH yang juga merupakan seorang advokat menanggapi situasi ini dengan kepala dingin namun narasi penuh makna. Ia menilai sikap yang ditujukan oleh Dirut Perumda Aneka Usaha Kolaka sebagai bentuk kepanikan berlebihan.
"Kami bicara berbasis data, bukan fiksi atau narasi yang tidak berdasar. Angka senilai Rp11,9 Miliar itu adalah temuan resmi audit BPK, lembaga negara yang kredibel. Jika Direktur melalui kuasa hukumnya malah mengancam balik, itu menunjukkan mereka sedang 'gagal paham' dalam membedakan kritik publik dengan pencemaran nama baik," cetus Musdalim dengan nada sarkas.
Hentikan 'Balas Pantun', Saatnya Uji Nyali di Hadapan APH
Ketegangan mencapai puncaknya saat Musdalim Zakkir menantang manajemen Perumda untuk berhenti bersembunyi di balik narasi pembelaan diri di media massa. Ia mendesak pihak perusahaan untuk membuktikan "kebersihan" mereka langsung di hadapan Aparat Penegak Hukum (APH).
"Jangan hanya pandai berbalas pantun di media. Jika merasa benar, mari buka-bukaan data secara transparan di meja hijau atau di hadapan penyidik. Kami sudah sangat siap membeberkan fakta-fakta yang kami miliki. Pertanyaannya, apakah mereka berani?" tantang Musdalim.
Direktur "Hobi Mangkir", DPRD Kolaka Berang
Sentimen negatif terhadap Perumda Aneka Usaha tidak hanya datang dari aktivis, tapi juga meledak di gedung parlemen. Anggota DPRD Kolaka, Bahana Alam Sultan, S.H. dan Ketua Komisi 2 Trimo, secara terang-terangan meluapkan kekesalan mereka atas sikap Direktur Perumda yang dinilai angkuh dan tidak kooperatif.
Saking geramnya karena sang Direktur kerap mangkir dari Rapat Dengar Pendapat (RDP), para wakil rakyat ini bahkan melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri perayaan HUT Perumda yang ke-50 sebagai bentuk protes keras.
"Saran saya untuk Pak Dirut, sering-seringlah hadir kalau diundang RDP. Jangan hanya berani bicara melalui kuasa hukum, tapi hadapi wakil rakyat dan masyarakat secara langsung. Jangan jadi pemimpin yang hanya muncul saat acara seremonial, tapi menghilang saat diminta pertanggungjawaban," tegas Musdalim menutup pernyataannya.
Bola Panas di Tangan Perumda
Kini, publik Kolaka tengah menanti kelanjutan drama ini. Di tengah tumpukan laporan mengenai dugaan tata kelola yang amburadul, praktik indikasiw pungutan liar (pungli), hingga isu nepotisme yang telah mendarat di meja Kejati Sultra, posisi Perumda Aneka Usaha kian tersudut.
Apakah Dirut Perumda akan benar-benar membuktikan ancamannya di jalur hukum, atau justru akan luluh lantak oleh validitas data audit BPK yang terus disuarakan masyarakat? Satu yang pasti, genderang perang sudah ditabuh, dan publik menolak untuk menutup mata.
Tim : Red
