APMS Desa Pallawarukka Diduga Jadi Sarang Mafia BBM Subsidi, Publik Soroti Peran PPL dan Kepala Desa
Foto ist APMS PALLAWARUKKA
WAJO – detikiNews.id 1 /3/26 Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Wajo. Kali ini sorotan publik tertuju pada aktivitas APMS di Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, yang diduga menjadi titik permainan solar subsidi.
Sejumlah warga menyebut, BBM jenis solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi petani dan masyarakat kecil, justru diduga dijual kembali kepada mafia BBM untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik ini dinilai merugikan negara sekaligus menyengsarakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Nama PPL Desa Pallawarukka, Muhammad Yunus, S.P, serta Kepala Desa Pallawarukka, Muhammad, SH, ikut menjadi perhatian publik. Keduanya disorot terkait dugaan penerbitan surat rekomendasi yang disebut-sebut menjadi pintu utama pengambilan BBM subsidi dalam jumlah besar.
Warga mempertanyakan mekanisme pengawasan dan validasi data penerima rekomendasi. Mereka menduga adanya kelonggaran atau bahkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan surat tersebut.
“Kami minta pemerintah jangan tutup mata. Rekomendasi itu jangan asal keluar. BBM subsidi ini untuk rakyat kecil, bukan untuk mafia,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Bahkan, beberapa warga mengaku telah merekam aktivitas mencurigakan di sekitar APMS Pallawarukka. Rekaman tersebut diklaim memperlihatkan tumpukan jerigen berisi solar subsidi yang di berikan ke orang tertentu yang diduga bekerja sama dengan para mafia solar melakukan pengisian solar subsidi dalam jumlah besar.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Wajo, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Jika terbukti ada pelanggaran, mereka meminta agar oknum yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Publik juga menilai, apabila dugaan ini benar, maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan distribusi BBM subsidi, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan kode etik jabatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak PPL maupun Kepala Desa Pallawarukka terkait dugaan tersebut.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat luas. Warga berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menjadi ladang permainan oknum tertentu. ( Tim media)
