"KOMISI SATU DPRD WAJO GELAR RDP " TERKAIT PEMBAYARAN INSENTIF IMAM DUSUN DAN TUNJANGAN ANGGOTA BPD DINILAI ADA KEJANGGALAN.
"KOMISI SATU DPRD WAJO GELAR RDP " TERKAIT PEMBAYARAN INSENTIF IMAM DUSUN DAN TUNJANGAN ANGGOTA BPD DINILAI ADA KEJANGGALAN.
WAJO detikinews.id 10 September 2025 - Aspirasi Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia ( PP-MOI ) Dewan pimpinan cabang ( DPC ) Kabupaten tertanggal 30 Juni 2025, telah mendapat respon positif dari Komisi satu DPRD kabupaten Wajo dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa 09 september 2025 diruang Komisi satu lantai dua Kantor DPRD Wajo.
Rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin lansung oleh Ketua Komisi satu Dprd Kabupaten Wajo AMSHAR A.TIMBANG dan dihadiri dua anggota Komisi satu Yakni, H. A. Muhammad Alauddin Palaguna dan H. Mustafa, serta pimpinan OPD antara lain Plt. Inspektur Inspektorat daerah (Muhammad Ilyas), Sekretaris Dinas PMD, Kepala Badan Kesbangpol (Sony Faisal), dan Camat Sabbangparu, nampak para aspirator, beserta anggota PERS / WARTAWAN dan berjumlah 19 orang.
Ketua Komisi satu DPRD Kabupaten Wajo Amshar A.Timbang membuka RDP mengatakan, bahwa rapat dengar pendapat (RDP) ini dilakukan atas dasar Aspirasi MOI (Media Online Indonesia) Kabupaten Wajo tanggal 30 juni 2025, dimana hasil investigasi aspirator ditemukan ada kejanggalan atas pemberian Insentif Iman dusun dan pemberian tunjangan anggota BPD Desa tadangpalie Kecamatan Sabbangparu, maka hari ini digelar RDP, namun kami lihat ada undangan tidak hadir yaitu, Fasilitator, Imam dusun dan anggota BPD serta Kepala Desa Tadangpalie, dan selanjutnya mempersilhkan aspirator menyampaikan lansung aspirasi pada RDP ini.
Marsose Gala selaku Juru bicara sebelumnya menolak dilanjutkan RDP dengan dalil tidak hadirnya Kades Tadangpalie dan anggota BPD serta Imam dusun penuntut insentif bersama dengan yang mengklain dirinya selaku Fasilitator, karena kami sangat membutuhkan penjelasan dari ke Empat undangan yang tidak hadir pada RDP ini.
Namun karena pertimbangan lebih baik memanfaatkan waktu yang ada daripada mempersoalkan ke-Empat undangan yang tidak hadir, bahwa adanya penyampaiaan Aspirasi tertanggal, 30 juni 2025, setelah kami bersama Marjuni mendengar informasi bahwa setelah meninggal mantan Kades tadangpalie (Pangurisen) muncul imam dusun toddassalo desa tadangpalie H.Lamappuanna didampingi oleh Oknun LSM dan oknum anggota PERS menuntut insentif sebesar rp, 114.000.000,- kepada Kades Tadangpalie Hj, St.Marika dan tuntutan tersebut terealisasi 50 % atau sebesar rp, 57.000.000, - kemudian pihak oknum LSM dan Oknum anggota PERS yang mengklain dirinya selaku Fasilitator meminta jasa sebesar rp. 5.000.000.- dengan alasan bisa menurungkan dari tuntutan rp. 114.000.000, menjadi yang dibayar hanya Rp.57.000.000,
Setelah selesai tuntutan Imam dusun muncul.
Lagi penuntut tunjangan dari anggota BPD bernama Andi Parmesta yang didampingi oleh oknum LSM dan oknum anggota PERS yang sama dengan tuntutan tunjangan sebesar Rp.19.000.000,. dan terealisasi atau terbayarkan sebesar Rp.16.000.000,. karena katanya sudah pernah menerima tunjangan dari Kades Panguriseng (Almarhum ) Rp.3.000.000..
Kemudian tuntutan terhadap Kades Tadangpalie Hj. St. Marika, tidak sampai disitu, muncul lagi anggota BPD priode tahun 2014 - 2019 bernama Hj. Andi Tahi didampingi oleh Oknum LSM dan oknum anggota PERS yang sama, menuntut tunjangan sebesar tp, 23.200.000,- yang menurutnya seharusnya tuntutan Rp.24.000.000,. namun karena sudah pernah menerima tunjangan sebesar Rp.800.000,. dari Kades Tadangpalie Panguriseng almarhum dan Hj. Andi Tahi saat ditemui dirumahnya menyampaikan pernah juga dipotong tunjangannya sebesar Rp.3.500.000,. untuk diuruskan IJASA SMP, namun sampai saat ini tidak pernah saya lihat atau diberikan Ijasa SMP yang dijanjikan, dan tuntutan tersebut tidak terealisasi hingga saat ini, sehingga total Uang Pribadi Kades Tadangpalie Hj. St, Marika berjumlah Rp.78.000.000,. ujar Marsose Gala dengan suara lantang
Marsose Gala melanjutkan, dan berkesimpulang bahwa bilamana penerimaan insentif Imam dusun Toddassalo H. LAMAPPUANNA dan penerimaan tunjangan anggota BPD Desa Tadangpalie ANDI PARAMESTA tidak sesuai mekanisme, tidak presedural, dan bertentangan dengan REGULASI yang ada, maka kami selaku Aspirator meminta kepada DPRD sekiranya menebitkan REKOMENDASI Pengembalian, "Tegas Marsose Gala (Mantan Wartawan harian palopo pos Fajar Group)
Camat Sabbanparu, mengatakan sampai saat ini tidak pernah ada Imam dusun dan anggota BPD Desa Tadangpalie melaporkan kalau tidak dibayarkan insentif Imam dan tunjangan anggota BPD maka itu saya heran kenapa sampai Kades Tadangpalie Hj. St. Marika mrngeluarkan dana sebesar itu, mengenai rekomendasi kelayakan LPJ desa harus ada bukti pendukung semisal kwitansi penerimaan, apakah insentif atau penerimaan tunjangan dan belanja lain lainnya, dan saya yakini mantan kades Panguriseng adalah orangnya baik, sedangkan tamunya saja tidak akan di izinkan pulang dari rumahnya kalau belum dikasi makam. "Ujarnya
Sementara Plt Inspektur inspektorat Daerah, Muhamnad Ilyas, mengatakan ada dua pemeriksaan di Lembaga yang dipimpinnya yaitu, Reguler dan Khusus, artinya Reguler adalah pemeriksaan administrasi dan keuangan, sedangkan pemeriksaan khusus dan hasil investigasi setelah ada laporan, dan sampai saat ini inspektorat tidak ada temuan di Desa Tadangpalie, namun karena masalah adanya tuntutan tunjangan anggota BPD yang melibatkan LSM, maka saya sampaikan datangkan maki saksi Empat orang, "saya panggil Ibu Kades Tadangpalie, dan anggota BPD. Semua anggota mengatakan sudah menerima semua tunjangannya., "jelas Muhammad Ilyas saat ini selaku Asisten III Pemda wajo (TIM/RED)
