LSM AKOR Desak Kapolrestabes Makassar Periksa Calo Disdik Terkait Dugaan Pungli dan Gratifikasi dalam Penerimaan Siswa Baru 2025
Makassar, detikinews.id - Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025 kembali mencuat di Kota Makassar. Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Nasional (LSM AKOR) mendesak Kapolrestabes Makassar untuk segera memeriksa oknum calo dan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi selama proses PPDB berlangsung.
Ketua DPW AKOR Sulawesi Selatan, Bang Dito, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan praktik kecurangan yang terjadi khususnya di UPT SPF SMP Negeri 7 Makassar, di mana sejumlah orang tua siswa mengeluhkan anak-anak mereka tidak lolos seleksi baik secara online maupun offline, meskipun telah memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan.
“Kami sangat menyayangkan proses penerimaan siswa baru ini. Banyak siswa yang berpotensi dan layak malah tergeser oleh siswa ‘titipan’. Kami mencium adanya intervensi dari ketua panitia bidang SMP dan dugaan kuat adanya keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Makassar serta calo,” tegas Bang Dito.
Menurutnya, sejumlah orang tua siswa mengaku telah membayar sejumlah uang kepada calo untuk meloloskan anak mereka ke sekolah negeri. Anehnya, siswa-siswa tersebut bisa langsung masuk dan mendapatkan kelas, sementara siswa lain yang mengikuti jalur resmi tidak lolos.
“Kalau tidak ada kerja sama antara calo dan oknum di Disdik, tidak mungkin anak-anak yang bayar itu bisa masuk. Ini jelas pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap dunia pendidikan,” lanjutnya.
AKOR menilai praktik semacam ini sebagai bentuk kejahatan sistemik yang mencoreng integritas dunia pendidikan, terutama di jenjang SD dan SMP. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini, bahkan siap turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak.
“Kami akan bawa ini sampai ke ranah hukum dan menggelar aksi sebagai bentuk protes atas rusaknya sistem pendidikan akibat ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tutup Bang Dito.
(*)
