BBM di Wajo: Kegagalannya Penegakan Hukum?
DETIK✒️NEWS.ID_WAJO _ Maraknya kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kabupaten Wajo, yakni Kecamatan Majauleng, Pitumpanua, Takkalalla hingga saat ini memang sangat memprihatinkan. Banyak yang menyalahkan aparat penegak hukum yang diduga tidak serius menangani kasus ini. Bahkan, ada dugaan bahwa mafia BBM di Wajo dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum sendiri.
Aktivis Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) Sulsel, Hermanto Broncong, yang dimintai tanggapannya terkait tersebut, sangat menyayangkan situasi ini. Kami telah lama memantau kasus ini, namun tidak ada tindakan yang signifikan dari pihak aparat hukum. Masyarakat Wajo sangat frustrasi karena praktik penyelewengan BBM subsidi ini sudah berlangsung lama, tapi tidak ada tindakan tegas dari aparat.
Hermanto Broncong mempertanyakan kinerja aparat hukum, apa yang sebenarnya sedang dilakukan? Apakah mereka tidak tahu bahwa kasus ini sedang berlangsung? Atau apakah mereka tidak ingin menangani kasus ini? Kami menuntut agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas untuk memberantas mafia BBM di Wajo.
Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus ini. Kami ingin melihat komitmen mereka dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya janji, tapi harus ada tindakan nyata.
Masyarakat Wajo tidak ingin lagi melihat kasus ini berlarut-larut. Kami ingin melihat keadilan ditegakkan dan pelaku penyelewengan BBM subsidi dihukum seberat-beratnya. Kami akan terus memantau kasus ini dan menuntut agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas.
Hermanto Broncong berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus ini. Kami tidak ingin lagi melihat masyarakat Wajo menjadi korban dari praktik penyelewengan BBM subsidi ini. Kami menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini.
"Kami akan terus berjuang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan masyarakat Wajo mendapatkan hak-hak mereka. Kami tidak akan diam melihat kasus ini berlarut-larut tanpa ada tindakan tegas dari aparat, "tegas Hermanto. (Tim).
