"Hilirisasi atau Invasi? Dominasi TKA di Kolaka Kian Membungkam Tenaga Kerja Lokal."
DETIK✒️NEWS.ID__Kolaka Sulawesi Tenggara || Narasi kesejahteraan di balik proyek strategis hilirisasi nikel di Kabupaten Kolaka mulai dipertanyakan.
Alih-alih menjadi "karpet merah" bagi tenaga kerja lokal, kawasan industri di Bumi Mekongga justru kian dibanjiri ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung panas di Komisi III DPRD Kolaka, Selasa (20/1/2026), terungkap fakta mengejutkan.
Jumlah TKA di wilayah tersebut melonjak drastis hingga menyentuh angka 3.500 orang hanya dalam hitungan bulan.
Data yang "Tersembunyi" Akhirnya Terbongkar
Ketajaman desakan Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Israfil, bersama jajaran pimpinan dewan lainnya memaksa manajemen PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) untuk berhenti bersilat lidah soal data.
General Manager PT IPIP, Saefuddin Muslimin, akhirnya mengakui bahwa selama ini publik hanya melihat "pucuk gunung es".
Jika sebelumnya hanya tercatat ratusan, realita di lapangan melibatkan ribuan pekerja asing yang menyusup melalui jalur kontraktor dan mitra perusahaan.
"Kalau digabung dengan kontraktor dan mitra-mitranya, pendataan sementara kami itu sekitar 3.500-an," aku Saefuddin di hadapan pimpinan dewan.
Lonjakan Drastis: Ancaman Bagi Warga Lokal
Data dari Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kolaka, Saritomo, mempertegas invasi tenaga kerja ini.
Hanya dalam kurun waktu dari Oktober hingga Desember 2025, jumlah TKA meroket dari 1.581 orang menjadi 3.330 orang.
Rincian sebaran TKA di lingkar industri Pomalaa:
•PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI): 1.036 orang
•PT Huaxing Nikel Indonesia: 935 orang
•PT IPIP: 660 orang
•PT Hijau Bangun Bersama (HBB): 558 orang
PT IPIP Port Kolaka (IPK): 141 orang
Masyarakat Jadi Penonton di Rumah Sendiri?
Kenaikan lebih dari 100% dalam waktu singkat ini memicu alarm bahaya bagi DPRD Kolaka.
Hilirisasi yang digadang-gadang akan menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar justru memicu kekhawatiran sebaliknya:
Masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi kekayaan alam daerahnya sendiri.
Lemahnya pengawasan dari instansi terkait dianggap menjadi pintu masuk bagi perusahaan untuk lebih memilih mendatangkan pekerja asing ketimbang memberdayakan warga lingkar tambang.
Jika tren ini terus dibiarkan tanpa regulasi yang ketat, masyarakat lokal dikhawatirkan hanya akan mewarisi kerusakan lingkungan tanpa pernah merasakan dampak ekonomi yang signifikan dari kehadiran raksasa industri tersebut.
Kaperwil Sultra-Mulyadi Ansan
