ASN Pengendali Proyek, LMAPJ Sulsel Soroti Penyalahgunaan Wewenang
DETIK✒️NEWS.ID _ Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) Sulawesi Selatan, mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pengendali proyek di balik layar. Praktik ini dianggap mencederai prinsip dasar birokrasi dan merugikan negara. Ahad (11/01/2026)
Hermanto Broncong, Devisi Intelejen (LMAPJ) Sulsel, mengatakan bahwa ASN yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, justru menjadi pengendali proyek untuk keuntungan pribadi. "Ini adalah penyalahgunaan wewenang yang tidak dapat ditoleransi," katanya.
Praktik ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga merupakan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara. ASN yang menjadi pengendali proyek di balik layar dapat mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, sehingga merugikan negara dan masyarakat.
LMAPJ Sulsel telah menerima banyak laporan tentang praktik ini dan telah melakukan investigasi. Hasil investigasi menunjukkan bahwa praktik ini masih terjadi di beberapa instansi pemerintah di Sulsel.
Hermanto mengatakan bahwa
Pihaknya akan terus mengawasi dan melaporkan setiap kasus penyalahgunaan wewenang. "Kami akan bekerja sama dengan lembaga anti-korupsi dan pemerintah untuk menghentikan praktik ini," katanya.
Praktik ASN pengendali proyek di balik layar dapat dicegah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara adil dan transparan.
LMAPJ Sulsel juga meminta pemerintah untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat dalam praktik ini. "Sanksi harus diberikan kepada mereka yang melanggar aturan, tanpa memandang jabatan atau posisi," kata Hermanto.
Praktik ASN pengendali proyek di balik layar juga dapat merusak citra pemerintah dan ASN. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas untuk menghentikan praktik ini dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
LMAPJ Sulsel akan terus memantau situasi dan melaporkan setiap kasus penyalahgunaan wewenang. "Kami akan terus berjuang untuk kebenaran dan keadilan," kata Hermanto.
Dengan demikian,
Hermanto berharap bahwa pemerintah akan bertindak tegas untuk menghentikan praktik ASN pengendali proyek di balik layar dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. (###).
