Aliansi Pemuda Soppeng Kecewa, DPRD Dinilai Tutup Mata Terkait Dugaan Perselingkuhan Oknum Anggota Dewan
DETIK✒️NEWS ID SOPPENG 02 Oktober 2025 – Aliansi Pemuda Soppeng yang terdiri dari sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa menyesalkan sikap DPRD Kabupaten Soppeng yang dinilai abai terhadap aspirasi masyarakat.
Puluhan pemuda mendatangi kantor DPRD Kabupaten Soppeng pada Kamis (2/10/2025) dengan maksud melakukan hearing terkait dugaan perselingkuhan salah seorang oknum anggota dewan berinisial HK. Namun, tak satu pun anggota DPRD hadir menemui massa, meski dua hari sebelumnya Aliansi Pemuda telah melayangkan surat resmi permintaan audiensi.
Koordinator Lapangan, Ruslan Efendi, menyebut sikap tersebut mencederai prinsip keterbukaan lembaga legislatif. “Kami menyesalkan sikap DPRD Soppeng yang menutup diri. Padahal yang kami sampaikan menyangkut integritas lembaga dewan itu sendiri,” tegasnya.
Berdasarkan agenda, beberapa anggota DPRD yang dijadwalkan menerima aspirasi hari ini antara lain Muh. Chandra Muhtar, Kamaruddin, A. Nelly, Mursalin, dan Rusdiaman Tahir. Namun, seluruhnya tidak berada di tempat. Sekretaris DPRD Soppeng, A. Zulkifli, menjelaskan bahwa semua anggota dewan sedang dalam perjalanan dinas. Akan tetapi, ketika diminta menunjukkan surat tugas sebagai bukti perjalanan dinas, ia menolak dengan alasan dilarang oleh Ketua DPRD.
Aliansi Pemuda menilai absennya anggota dewan dan penolakan Sekwan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa sesama anggota DPRD berusaha saling melindungi dan menyembunyikan kasus dugaan perselingkuhan tersebut. Hal ini, menurut mereka, merupakan cerminan buruknya integritas lembaga legislatif di daerah.
“Kami melihat ada upaya sistematis untuk menutup-nutupi kasus ini. Jika benar demikian, maka itu menunjukkan DPRD Soppeng tidak mengutamakan kepentingan publik, tetapi lebih sibuk membela kepentingan sesama anggotanya,” ujar Ruslan Efendi.
Atas kejadian ini, Aliansi Pemuda Soppeng berjanji akan kembali melakukan konsolidasi dan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar, jika DPRD tetap bungkam dan tidak menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara terbuka dan transparan. (SK)
Editor ; Harry Goa
