detikiNews.id |Pangkep, Sulsel – H. Salamung, bersama saudaranya, diduga sebagai aktor utama mafia BBM bersubsidi jenis solar terbesar di Kabupaten Barru
dan sekitarnya. Informasi yang diperoleh menyebutkan, H. Salamun menjalankan bisnis penyelundupan BBM bersubsidi dengan menggunakan kapal kayu di perairan Pangkep.
H. Salamun diduga mengambil BBM subsidi dari berbagai daerah seperti Maros, Pangkep, dan Barru dengan harga ( Rp.8600/liter), yang di tampung di kediamannya di kassi BBM Bersubsidi yang terkumpul Dangan jumlah yang banyak yakni 100 ton sekali drop red.
kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi di perusahaan industri "kemudian disalurkan ke kapal Tagbout".
Kinerja aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Pangkep dan Polairut Pangkep, dipertanyakan terkait maraknya aktivitas penyelundupan BBM bersubsidi di wilayah hukum mereka. H. Salamun diduga beroperasi bebas tanpa sanksi hukum.
Hal ini menjadi bukti lemahnya penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Penegak hukum perlu melakukan tindakan tegas terhadap H. Salamun dan jaringan mafia BBM bersubsidi yang beroperasi di Pangkep untuk mencegah kerugian negara dan melindungi kepentingan masyarakat.
Upaya penegakan hukum terhadap kasus mafia BBM bersubsidi yang melibatkan H. Salamun di Pangkep membutuhkan pendekatan multi-sektoral yang komprehensif.
1. Investigasi Mendalam oleh Aparat Penegak Hukum (APH):
Pengumpulan Bukti: APH (Polres Pangkep, Polairut Pangkep, dan instansi terkait) perlu melakukan investigasi menyeluruh, mengumpulkan bukti-bukti kuat, seperti bukti transaksi, aliran dana, saksi-saksi, dan dokumen pendukung lainnya. Bukti digital, seperti rekaman transaksi dan komunikasi, juga perlu dikumpulkan.
Penelusuran Jaringan: Investigasi harus mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, mulai dari pemasok, pengumpul, hingga penampung dan distributor. Identifikasi peran setiap aktor dalam sindikat ini sangat krusial.
Penyitaan Aset: APH perlu menyita aset-aset milik H. Salamun dan para pelaku lainnya yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan, seperti kapal, gudang penyimpanan BBM, dan rekening bank.
Kerjasama Antar Instansi: Kerjasama yang efektif antara kepolisian, TNI AL (karena melibatkan jalur laut), dan instansi terkait seperti Pertamina serta BPH Migas sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif.
2. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan:
Penangkapan dan Penahanan Tersangka: Setelah bukti-bukti cukup, tersangka, termasuk H. Salamun dan seluruh jaringannya, harus ditangkap dan ditahan untuk diadili.
Proses Peradilan yang Adil: Proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hak-hak tersangka harus dipenuhi sesuai hukum yang berlaku, namun tidak boleh menghalangi upaya untuk mengungkap kebenaran.
Tuntutan Hukuman yang Berat: Jaksa penuntut umum perlu menuntut hukuman yang berat bagi para pelaku sesuai dengan pasal yang dikenakan, sebagai efek jera dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Perlu mempertimbangkan pemberatan hukuman karena melibatkan oknum-oknum yang seharusnya menjaga ketertiban dan hukum.
3. Pencegahan dan Pengawasan yang Lebih Efektif:
Peningkatan Pengawasan Distribusi BBM: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan monitoring distribusi BBM bersubsidi secara ketat dan berkala. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelacakan berbasis GPS, bisa sangat membantu.
Penguatan Sistem Verifikasi dan Validasi: Sistem verifikasi dan validasi data penerima BBM subsidi perlu diperketat untuk mencegah penyalahgunaan. Perlu identifikasi dan penargetan yang tepat sasaran untuk memastikan hanya yang berhak mendapatkan subsidi.
Peningkatan Kapasitas APH: APH perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penting adanya peningkatan kapasitas deteksi, investigasi, dan penyelesaian kasus secara tuntas.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM bersubsidi sangat penting untuk mengurangi celah terjadinya praktik-praktik korupsi. Informasi publik yang akurat dan mudah diakses akan memungkinkan pengawasan oleh masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang terpadu dan komprehensif tersebut, diharapkan kasus mafia BBM bersubsidi ini dapat diungkap tuntas, para pelakunya dihukum berat, dan praktik ilegal serupa dapat dicegah di masa mendatang.
Penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pihak-pihak berwajib. (Berita ini bersambung)